Ringkasan Berita:
- Pemprov Papua Barat melakukan penilaian terhadap penerapan program makanan bergizi gratis (MBG).
- Ahmad Nausrau mengungkapkan tantangan dalam ketersediaan bahan pangan asli serta keragaman hidangan yang tersedia.
- Ada 21 Unit Layanan Kebutuhan Gizi (ULKG) yang memberikan layanan kepada lebih dari 79.000 siswa.
- Tujuan evaluasi adalah menemukan cara mengatasi keluhan peserta program serta memperbaiki pengelolaan kebijakan.
ANTS, SORONG - Pelaksanaan program makanan bergizi gratis (MBG) di provinsi Papua Barat masih terus dinilai oleh pemerintah setempat.
Beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugas Unit Layanan Kesejahteraan Nutrisi (ULKN) mendapat perhatian, mulai dari kekurangan pasokan bahan makanan sampai keluhan peserta mengenai variasi hidangan.
Vice Gubernur Provinsi Papua Barat yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Tugas MBG Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau menyampaikan bahwa penilaian dilakukan guna memantau kemajuan penerapan program serta mencari jalan keluar atas berbagai kendala yang timbul di lapangan.
Penilaian ini dilakukan oleh Korwil Kota Sorong, Tim MBG Kota Sorong, para pimpinan SPPG, dan pakar nutrisi yang berada di Kota Sorong.
"Kami melakukan penilaian mengenai perkembangan SPPG yang berada di Kota Sorong serta berbagai tantangan yang dialami, khususnya keluh kesah dari para orang tua dan penerima manfaat terkait hidangan-hidangan yang dinilai tidak memenuhi kebutuhan atau standar nutrisi yang diinginkan," kata Ahmad Nausrau, Senin (29/6/2026).
Dia mengatakan, salah satu hambatan terbesar yang dihadapi selama pelaksanaan MBG adalah ketersediaan bahan makanan.
Banyak keperluan seperti sayuran, buah-buahan, telur, ayam, serta daging masih terkendala lantaran hasil pertanian dalam negeri belum cukup untuk memenuhi permintaan secara penuh.
"Keperluan seperti sayuran dan buah seringkali langka akibat keterbatasan hasil pertanian setempat yang membuatnya perlu diimpor dari wilayah lain. Hal ini pasti memakan waktu," ujarnya.
Selain masalah ketersediaan bahan makanan, keragaman hidangan juga mendapat perhatian dalam penilaian tersebut.
Ahmad mengatakan bahwa menyajikan hidangan yang sama berulang kali bisa membuat anak-anak merasa jenuh, yang akhirnya memengaruhi ketertarikannya dalam mengkonsumsi makanan yang disediakan.
"Jika hidangan yang sama selalu tersaji, anak-anak mungkin akan merasa jemu dan beberapa di antara mereka enggan untuk menyantapnya. Hal ini harus mendapat perhatian agar menu yang disediakan tetap sesuai dengan standar nutrisi serta bisa diterima oleh para anak," katanya.
Ahmad mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 21 Pusat Pengelolaan Sampah Rakyat (SPPG) yang beroperasi di kawasan Papua Barat Daya.
Sebanyak lebih dari 79.000 pelajar menjadi penerima manfaatnya.
Jumlah penerima manfaat yang termasuk dalam kelompok tiga B (bayi, wanita hamil, dan ibu sedang menyusui) telah melebihi 50.000 orang.
Ahmad menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Papua Barat masih mempertahankan komitmennya untuk sepenuhnya mendukung penyelenggaraan program MBG yang merupakan salah satu prioritas nasional.
Namun demikian, penilaian tetap akan dilakukan guna memastikan pelaksanaan program tersebut dapat berlangsung dengan lebih efektif, sesuai target, dan mampu menjawab kebutuhan nutrisi penduduk di Papua Barat Daya.
"Kami sepenuhnya mendukung program ini, namun pengelolaan dan pelaksanaannya senantiasa kami tinjau kembali guna memastikan perbaikan di masa mendatang," tutupnya. (ANTS/ismail saleh)
Post a Comment