ANTS - Konsorsium Organisasi Masyarakat Terbuka kembali menyampaikan kekecewaannya terhadap penyelenggaraan pelatihan dasar militer bagi para calon pengelola Koperasi Desa (Kopdes) di Kelurahan Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP). Mereka menuntut Komisi Nasional Hukum Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera melakukan intervensi.
Ketua Umum YLBHI, M. Isnur mengatakan demikian melalui pernyataan resmi. Ia menegaskan bahwa Komnas HAM seharusnya membentuk tim investigasi guna mendalami kebenaran terkait kematian lima peserta latihan militer tersebut.
"Kami mengimbau pemerintah, khususnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar membentuk tim investigasi yang objektif, terbuka, dan komprehensif dalam meneliti kematian lima peserta latihan militer serta mencegah segala bentuk tindakan hukum terhadap semua pihak yang bersalah," ujarnya dilansir pada Senin (29/6).
Tidak hanya mereka yang terlibat langsung dalam operasi, Isnur menegaskan bahwa sistem perintah dan pihak-pihak yang mengatur serta memberi instruksi pelaksanaan program ini juga harus bertanggung jawab secara hukum atas kematian warga negara yang berada di bawah tanggung jawab penyelenggara. Konsorsium juga mendesak agar latihan militer dihentikan.
"Menyela keseluruhan rangkaian program latihan militer bagi para calon pengurus Koperasi Desa Merah Putih, serta semua rencana partisipasi militer dalam berbagai pelatihan lainnya yang ditujukan kepada masyarakat sipil," tambahnya.
Selain itu, Isnur menegaskan bahwa konsorsium meminta pemerintah untuk berhenti melibatkan TNI dalam kegiatan-kegiatan pemerintah yang tidak terkait langsung dengan tugas utama militer yaitu menjaga kedaulatan negara, dan mengembalikan penyelesaian proyek pembangunan kepada lembaga non-militer yang memiliki kemampuan di bidang masing-masing.
Aliansi Masyarakat Sipil, menurut Isnur, melihat kematian lima peserta latihan militer sebagai sebuah bencana. Ia mengatakan bahwa kematian tersebut merupakan dampak berat dari suatu kebijakan yang sudah salah sejak awal. Karena itu, menerapkan pendekatan militer di lingkungan sipil tanpa adanya alasan yang mendesak, tidak sesuai dengan konteks, serta tanpa pembenaran yang bisa ditelusuri secara bertanggung jawab.
"Aliansi melihat, kematian lima orang yang akan menjadi Manajer KDMP semakin membuktikan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak cocok diimplementasikan begitu saja terhadap masyarakat umum. Tidak ada kaitan antara keahlian dalam menjalankan koperasi dengan latihan militer," katanya.
Kementerian Pertahanan menekankan bahwa Latihan Militer bukan dimaksudkan sebagai pembentukan prajurit
Sebelumnya diberitakan, latihan yang dihadiri oleh calon pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih serta KNMP bukan merupakan pelatihan militer. Departemen Pertahanan (Kemhan) menyatakan bahwa peserta diajarkan dalam membangun karakter, kepemimpinan, kedisiplinan, dan professionalitas.
"Kami ingin menegaskan bahwa kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan peserta sebagai tentara atau anggota militer. Peserta tetap mempertahankan profesinya serta tugas kedinasannya sebagai calon manajer dalam mengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih," ujar Kepala BPSDM Kemhan Mayor Jenderal TNI Ketut Gede Wetan Pastia pada hari Sabtu (27/6).
Berdasarkan pendapat Ketut, pada latihan militer yang berlangsung sekitar sebulan itu, peserta memperoleh pelajaran tentang pertahanan negara serta manajemen. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan sifat pribadi, kedisiplinan, kepemimpinan, kejujuran, kerja sama, rasa tanggung jawab, profesionalitas, kemampuan menangani tekanan, serta semangat memberikan layanan bagi masyarakat.
"Hubungan aktivitas ini dengan pertahanan negara berada pada posisi penting Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih dalam memperkuat perekonomian rakyat," tambahnya.
Ketut menyatakan bahwa perekonomian masyarakat yang tangguh adalah salah satu aspek dari kekuatan nasional. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan menganggap pentingnya membentuk calon pengurus koperasi yang mempunyai karakter, integritas, disiplin, serta semangat kepemimpinan, terlebih dalam upaya mendukung pembangunan bangsa dan menjaga kedaulatan negara.
"Pelaksanaan pelatihan pertahanan negara dan manajemen ini dirancang secara bertahap dengan mempertimbangkan latar belakang para peserta yang merupakan warga sipil. Kegiatan ini berbeda dari pendidikan militer maupun bagi anggota tentara. Fokusnya bukan pada kekuatan fisik, tetapi lebih kepada pengembangan jiwa, kepribadian, rasa tanggung jawab, semangat perjuangan, keterampilan bekerja sama, serta kemampuan dalam menyelesaikan masalah," ujarnya.
Post a Comment